Foto Unjuk Rasa PRB didepan DBMP |
Foto Ratusan masa PRB |
Bogor - Transportasi
merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertanahan
yang sangat vital peranannya dalam ketahanan Nasional. System transportasi yang
handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan
yang efektif dan efisien-dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah,
pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa.
Pada
Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor melaksanakan
305 paket kegiatan proyek infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan
(irigasi), terdiri dari kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan
jaringan infrastruktur yang tersebar di Kabupaten Bogor.
Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tengah melakukan audit investigasi terkait
proyek pengelolaan, pemeliharaan jalan dan jembatan pada tahun 2014. Proyek
tersebut gelontorkan dana senilai Rp 60 miliar yang diperuntukan bagi 16 UPT
se- Kabupaten Bogor, dari hasil pemeriksaan sementara diduga adanya penyunatan
dana dalam kisaran 30% yang dilakukan oleh pejabat Dinas Bina Marga dan
Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor, sehingga “dana siluman” yang tak jelas
keberadaanya mencapai Rp 18,5 miliar.
Disisi
lain, Kepolisian Daerah Jawa Barat juga terus lakukan penyelidikan dan
pemeriksaan pihak-pihak terkait dilingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan
(DBMP) Kabupaten Bogor. Sayangnya pihak kepolisian hingga saat ini belum bisa
terapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Padahal menurut analisa hukum
kami apakah pengelolaan, pemeliharaan dan pengerjaan jalan tidak melibatkan
beberapa korporasi, disitulah potensi besar adanya tindak money loundring serta jual beli proyek.
Kemudian,
dugaan adanya konspirasi para koruptor dengan penegak hukum dan legislatif
semakin menguatkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan sarang koruptor yang
berakibat hancurnya suatu daerah karena infrastruktur yang berkualitas rendah,
lemahnya tata kelola pemerintahan (Governance) dan institusi serta
kualitas pendidikan yang rendah, tentunya Bupati Kabupaten Bogor haruslah ambil
peranan jangan sampai lepas-tangan demi terwujudya Good Governance & Clean
Governance di Kabupaten Bogor.
BOGOR, 05 Maret 2015
PERGERAKAN RAKYAT BOGOR
(PRB) :
FEDERASI IKATAN SERIKAT BURUH INDONESIA (FISBI), SERIKAT RAKYAT
MISKIN INDONESIA (SRMI), FORUM PEDULI PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, LKBH SUARA
KEADILAN, GERAKAN MASYARAKAT PEDULI RAKYAT (GEMA PERAK)
Jl.
Raya Cibungbulang KM 16, Kel. Cemplang, Kec. Cibungbulang – Bogor
Telp:
08567320557|085697979573|085881200659|Email: prb@gmail.com