Sabtu, 07 Maret 2015

“Mengusut Tuntas KORUPTOR, di Bumi Tegar Beriman”


Foto Unjuk Rasa PRB didepan DBMP
Foto Ratusan masa PRB
Bogor -   Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertanahan yang sangat vital peranannya dalam ketahanan Nasional. System transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien-dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa.
 

Pada Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor melaksanakan 305 paket kegiatan proyek infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan (irigasi), terdiri dari kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur yang tersebar di Kabupaten Bogor.


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tengah melakukan audit investigasi terkait proyek pengelolaan, pemeliharaan jalan dan jembatan pada tahun 2014. Proyek tersebut gelontorkan dana senilai Rp 60 miliar yang diperuntukan bagi 16 UPT se- Kabupaten Bogor, dari hasil pemeriksaan sementara diduga adanya penyunatan dana dalam kisaran 30% yang dilakukan oleh pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor, sehingga dana siluman yang tak jelas keberadaanya mencapai Rp 18,5 miliar.


Disisi lain, Kepolisian Daerah Jawa Barat juga terus lakukan penyelidikan dan pemeriksaan pihak-pihak terkait dilingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor. Sayangnya pihak kepolisian hingga saat ini belum bisa terapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Padahal menurut analisa hukum kami apakah pengelolaan, pemeliharaan dan pengerjaan jalan tidak melibatkan beberapa korporasi, disitulah potensi besar adanya tindak money loundring serta jual beli proyek.


Kemudian, dugaan adanya konspirasi para koruptor dengan penegak hukum dan legislatif semakin menguatkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan sarang koruptor yang berakibat hancurnya suatu daerah karena infrastruktur yang berkualitas rendah, lemahnya tata kelola pemerintahan (Governance) dan institusi serta kualitas pendidikan yang rendah, tentunya Bupati Kabupaten Bogor haruslah ambil peranan jangan sampai lepas-tangan demi terwujudya Good Governance & Clean Governance di Kabupaten Bogor.







 BOGOR, 05 Maret 2015


PERGERAKAN RAKYAT BOGOR (PRB) :
FEDERASI IKATAN SERIKAT BURUH INDONESIA (FISBI), SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA (SRMI), FORUM PEDULI PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, LKBH SUARA KEADILAN, GERAKAN MASYARAKAT PEDULI RAKYAT (GEMA PERAK)
Jl. Raya Cibungbulang KM 16, Kel. Cemplang, Kec. Cibungbulang – Bogor
Telp: 08567320557|085697979573|085881200659|Email: prb@gmail.com